Kapabilitas seorang pemimpin selalu diuji saat krisis datang. Bukan pada hari-hari tenang, tetapi ketika keadaan memaksa mereka mengambil keputusan yang menentukan keselamatan ribuan orang. Itulah yang sedang terjadi di Sumatra dan Aceh.
Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang dan longsor menyapu bersih kota-kota kecil, memutus akses, mengisolasi kampung, dan merenggut ketenangan hidup masyarakat.
Di media sosial, kita melihat potret memilukan: warga yang kelaparan, anak-anak yang terjebak tanpa bantuan, relawan yang kewalahan, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal hanya dalam hitungan jam.
Namun, ironisnya, hingga tanggal 4 Desember 2025, pemerintah pusat masih enggan menetapkan status darurat bencana nasional—keputusan yang seharusnya membuka pintu bagi mobilisasi bantuan yang lebih cepat, terukur, dan masif.
Kesedihan itu semakin terasa ketika saya melihat seorang gubernur Aceh menangis di depan kamera. Ia meminta maaf kepada warganya karena tidak mampu berbuat banyak. Kapasitas daerah memang terbatas.
Logistik minim, akses terputus, alat berat tidak memadai. Sementara itu, para aktivis lingkungan yang berusaha menyuarakan akar permasalahan justru ditangkap. Seolah-olah menyebut penyebab bencana adalah sebuah ancaman, bukan alarm bahaya yang seharusnya didengar.
Pertanyaannya: apa penyebab utama banjir dan longsor yang memporak-porandakan Sumatra?
Jawabannya memang dimulai dari cuaca ekstrem. Tetapi kerusakan yang terjadi tidak akan sedahsyat ini jika alam tidak lebih dulu dilukai.
1. Hujan Ekstrem Akibat Siklon Tropis & Anomali Cuaca
Dalam beberapa hari terakhir, Sumatra menerima curah hujan jauh di atas normal. Siklon tropis di Selat Malaka menarik massa udara basah ke daratan, sementara fenomena cuaca global membuat hujan turun dalam volume besar dalam waktu singkat. Debit air sungai melonjak mendadak, menghasilkan banjir bandang yang tak dapat dibendung.
Namun bencana ini hanya “puncak gunung es.”
2. Deforestasi & Alih Fungsi Lahan: Luka Lama yang Tak Pernah Diobati
Inilah faktor yang memperparah dampak bencana.
Hutan pegunungan dan area hulu sungai terus ditebang untuk perkebunan, terutama sawit.
Lahan yang dulu menjadi spons alami—menyerap air, menahan tanah, menjaga ekosistem—kini berubah menjadi hamparan terbuka yang gersang.
Air hujan tidak lagi meresap, tetapi mengalir deras ke bawah dan menghantam pemukiman.
Tanah yang kehilangan tutupan akar menjadi rapuh dan mudah longsor.
Para ahli lingkungan sudah bertahun-tahun memperingatkan hal ini.
Namun peringatan itu lebih sering dianggap gangguan daripada inspirasi untuk introspeksi.
Respons Negara: Terlambat adalah Pilihan, Bukan Takdir
Presiden Prabowo telah memimpin lebih dari satu tahun sejak Oktober 2024. Masyarakat ingin melihat ketegasan negara dalam situasi genting seperti ini. Mereka menginginkan status bencana nasional karena itu berarti:
- bantuan dari berbagai kementerian bisa dikerahkan cepat,
- logistik dapat digerakkan tanpa hambatan birokrasi,
- dan pemerintah daerah tidak dibiarkan berjuang sendirian.
Jika status ini dinaikkan, penanganan tidak perlu berlarut hingga berhari-hari seperti sekarang—ketika waktu adalah musuh terbesar korban yang terjebak tanpa makanan dan akses kesehatan.
Sejarah mencatat dengan jelas bagaimana kepemimpinan diuji. Presiden SBY pada tahun 2004 mengambil langkah cepat saat tsunami melanda Aceh.
Ia turun langsung ke lokasi, menggerakkan instrumen negara, dan menunjukkan bahwa empati harus diiringi eksekusi. Hari ini, masyarakat bertanya-tanya: apakah kepemimpinan seperti itu masih mungkin kita harapkan?
Karena bencana bukan hanya tentang hujan dan tanah yang longsor. Bencana adalah cermin: apakah negara hadir, atau hanya menonton dari jauh?
Dan sementara kita menunggu langkah tegas pemerintah, jumlah korban terus bertambah.
